DRAFT TATA KERJA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERIODE 2009/2010

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Pengertian

  1. Tata kerja Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Pertanian yang selanjutnya disebut TK DPM Faperta adalah tata laksana DPM A dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan keputusan sidang DPM Faperta.
  2. TK DPM Faperta merupakan tata laksana kerja yang terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan lembaga legislatif kemahasiswaan Faperta.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

TK DPM Faperta ditetapkan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi DPM Faperta dalam melaksananakan aktivitasnya.

Pasal 3

Landasan

  1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KM IPB
  2. Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) KM IPB
  3. Tata Kerja (TK) KM IPB
  4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KM A IPB.
  5. Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) LK Faperta.

BAB II

KEORGANISASIAN

Bagian Satu

Struktur Organisasi

Pasal 4

Struktur Organisasi

Terlampir

Bagian Dua

Badan Pengurus Harian

 

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Ketua

  1. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota DPM Faperta lainnya.
  2. Bertanggung jawab kepada anggota DPM Faperta.
  3. Berhak mengundurkan diri dari jabatan ketua DPM Faperta dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pleno.
  4. Mengkoordinir dan memimpin dalam usaha menjalankan DPM Faperta sesuai dengan AD/ART KM IPB dan AD/ART KM Faperta IPB dan TK DPM Faperta.
  5. Melantik ketua umum BEM Faperta.
  6. Menandatangani surat keputusan atas nama DPM Faperta.
  7. Memberi mandat kepada wakil ketua atau anggota DPM Faperta untuk menjadi penanggung jawab sementara ketua DPM Faperta pada saat ketua berhalangan.
  8. Memberi mandat kepada anggota DPM Faperta untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan DPM Faperta.
  9. Memberikan teguran dan peringatan kepada anggota DPM Faperta yang tidak melaksanakan tugas dengan baik.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Sekretaris

  1. Menggantikan jabatan dan fungsi ketua DPM Faperta pada saat ketua berhalangan
  2. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan angota DPM Faperta lainnya.
  3. Bertanggung jawab kepada ketua DPM Faperta.
  4. Berhak mengundurkan diri dari jabatan wakil ketua DPM Faperta dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pleno.

Pasal 7

Hak dan Kewajiban Bendahara

  1. Berkoordinasi dengan pihak dekanat Fakultas Pertanian dalam hal pengelolaan dana kemahasiswaan.
  2. Berkoordinasi dengan bendahara yang berada dalam  lembaga kemahasiswaan Faperta dalam membuat dan melaporkan secara berkala dan sistematis tentang laporan keuangannya kepada pihak yang terkait.
  3. Meminta laporan keuangan dari bendahara lembaga kemahasiswaan Faperta .
  4. Mengatur penyelenggaraan keuangan DPM Faperta.
  5. Menyampaikan laporan keuangan kepada ketua DPM Faperta dan kepada forum dalam Rapat Pleno.

Bagian Tiga

Staf Ahli

 Pasal 7

Hak dan Kewajiban staf ahli

  1. Membantu tugas-tugas ketua secara khusus
  2. Mempunyai hak bicara dalam setiap agenda rapat DPM Faperta
  3. Berkoordinasi dengan lembaga kemahasiswaan Faperta
  4. Menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan sesama anggota DPM Faperta.

 

 Bagian empat

Komisi

 Pasal 8

Hak dan Kewajiban Komisi

  1. Membuat program kerja sesuai dengan fungsi komisi masing-masing.
  2. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Kemahasiswaan Faperta yang terkait.
  3. Melaksanakan program kerja
  4. Membuat dan melaporkan hasil evaluasi kegiatan masing-masing komisi setiap tiga bulan selama masa kepengurusan kepada ketua DPM Faperta.
  5. Membuat dan melaporkan hasil evaluasi akhir kegiatan masing-masing komisi di akhir masa kepengurusan.
  6. Berhak mengajukan agenda sidang DPM Faperta.

Pasal 9

Hak dan Kewajiban Ketua Komisi

  1. Mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota komisi lainnya.
  2. Bertanggung jawab kepada ketua DPM Faperta.
  3. Menyampaikan laporan tugas yang telah dilaksanakan kepada ketua DPM Faperta.
  4. Berhak mengundurkan diri dari jabatan ketua komisi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat komisi.
  5. Memimpin rapat komisi.
  6. Mengkoordinasikan anggota komisi yang dipimpin.
  7. Memberikan teguran dan peringatan kepada anggota komisi apabila tidak melaksanakan tugasnya.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Anggota komisi

  1. Berhak memilih dan dipilih menjadi ketua komisi.
  2. Bertanggungjawab kepada ketua komisi.
  3. Mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama dalam rapat komisi.
  4. Berhak menerima mandat dari ketua komisi untuk melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan komisi yang bersangkutan.
  5. Berhak mengajukan mosi tidak percaya kepada ketua komisi.
  6. Berhak pindah ke komisi lain dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat komisi dan diputuskan dalam rapat pleno.
  7. Berkewajiban mengawasi kegiatan BEM A sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Komisi Pengawasan BEM (KPB).

Pasal 11

Tugas dan Wewenang Komisi Internal

  1. Merencanakan dan melaksanakan program kerja yang bersifat intern DPM Faperta.
  2. Melakukan koordinasi yang bersifat intern  dengan Lembaga Kemahasiswaan yang ada di lingkungan Faperta.
  3. Merumuskan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan umum yang mengikat bagi kelembagaan mahasiswa Faperta.
  4. Meminta pergantian anggota DPM Faperta kepada mahasiswa apabila wakil mereka kehilangan status keanggotaan di DPM Faperta.
  5. Menyeleksi kelayakan calon anggota DPM Faperta susulan atau pergantian untuk kemudian dibahas dalam rapat pleno.
  6. Mengadakan Pemira Faperta untuk memilih ketua BEM Faperta dan anggota DPM Faperta periode kepengurusan selanjutnya.
  7. Menyampaikan laporan program kerja yang telah dilaksanakan kepada ketua DPM Faperta dan kepada forum dalam Rapat Pleno.

Pasal 12

Tugas dan Wewenang Komisi Eksternal

  1. Merencanakan dan melaksanakan program kerja yang bersifat ekstern DPM Faperta.
  2. Menjalin hubungan dengan pihak atau lembaga lain di luar Lembaga Kemahasiswaan Faperta sesuai dengan peran DPM Faperta.
  3. Berkewajiban menyampaikan laporan program yang telah dilaksanakan kepada ketua DPM Faperta dan kepada forum dalam Rapat Pleno.

Pasal 13

Tugas dan Wewenang Komisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa

  1. Melakukan kegiatan yang menjembatani hubungan antara mahasiswa, institusi, lembaga kemahasiswaan, serta lembaga lain di lingkungan Faperta dalam proses advokasi.
  2. Proaktif dalam mengumpulkan aspirasi yang berkembang di masyarakat Faperta.
  3. Aktif memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan advokasi, aspirasi dan kesejahteraan mahasiswa.
  4. Berkewajiban menyampaikan laporan program yang telah dilaksanakan kepada ketua DPM Faperta dan kepada forum dalam Rapat Pleno.

Pasal 14

Tugas dan Wewenang Komisi Kesekretariatan

  1. Mengatur penyelenggaraan keadministrasian DPM Faperta.
  2. Melakukan koordinasi dengan seluruh sekretaris administratif lembaga kemahasiswaan Fakultas Pertanian dalam usaha penyelenggaraan keadministrasian Faperta yang baik dan benar.
  3. Melakukan koordinasi dengan sekretaris tiap-tiap kegiatan DPM Faperta.
  4. Berkewajiban menyampaikan laporan program yang telah dilaksanakan kepada ketua DPM Faperta dan kepada forum dalam Rapat Pleno.

Pasal 16

Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas BEM

  1. Memberikan arahan kinerja kepada BEM Faperta.
  2. Mengawasi jalannya kegiatan dan program BEM Faperta.
  3. Memberikan memorandum peringatan atau pertimbangan kepada BEM Faperta.
  4. Berkoordinasi dengan kepengurusan, kepanitiaan atau elemen lain dari BEM Faperta.
  5. Merumuskan kebijkan format kabinet BEM Faperta.
  6. Berkewajiban menyampaikan laporan program yang telah dilaksanakan kepada ketua DPM Faperta dan kepada forum dalam Rapat Pleno.

Bagian lima

Pengambilan Kebijakan

 Pasal 16

Tata Urutan Kebijakan Persidangan

  1. Ketetapan Sidang Umum
  2. Ketetapan Sidang Istimewa
  3. Ketetapan dan Keputusan Rapat Pleno
  4. Ketetapan dan Keputusan Rapat Pimpinan
  5. Ketetapan dan Keputusan Rapat Komisi
  6. Ketetapan dan Keputusan Rapat Koordinasi
  7. Ketetapan dan Keputusan Rapat Forum Luar Biasa

Pasal 17

Kebijakan Forum Luar Biasa

Kebijakan Forum Luar Biasa berada di bawah kesepakatan DPM Faperta melalui SK DPM Faperta yang diputuskan pada Rapat Pleno.

Pasal 18

Tata Urutan Kebijakan Forum Luar Biasa

  1. Ketetapan dan Keputusan Forum Dekanat
  2. Ketetapan dan Keputusan Forum Kelembagaan
  3. Ketetapan dan Keputusan Forum Bendahara
  4. Ketetapan dan Keputusan Forum Sekretaris
  5. Ketetapan dan Keputusan Forum Eksternal

BAB III

FORUM LUAR BIASA

Bagian Satu

Pengertian dan Tujuan

 Pasal 19

Pengertian

Forum Luar Biasa adalah forum yang dibentuk oleh DPM Faperta untuk membantu kebijakan teknis lapangan sesuai dengan kebutuhan dan lingkup jabatan.

 

Pasal 20

Maksud dan Tujuan

  1. Merumuskan kebijakan teknis publik lapangan
  2. Membantu kinerja legislatif DPM Faperta
  3. Memperlancar proses koordinasi antara kelembagaan dan profesi jabatan

Bagian Dua

Forum Dekanat

 Pasal 21

Pengertian

Forum Luar Biasa yang anggotanya terdiri dari pejabat institusi Dekanat dan ketua-ketua Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Pertanian.

Pasal 22

Maksud dan Tujuan

  1. Memberikan kejelasan dan klarifikasi atas  permasalahan yang dipertanyakan
  2. Sebagai forum advokasi
  3. Sebagai forum aspirasi Faperta
  4. Membahas isu-isu dan permasalahan publik Faperta
  5. Sarana koordinasi antara institusi dekanat dengan kelembagaan mahasiswa Faperta

 

Bagian Tiga

Forum Kelembagaan

 Pasal 23

Pengertian

 Forum Luar Biasa yang anggotanya terdiri dari Ketua-ketua Kelembagaan Mahasiswa Fakultas Pertanian.

Pasal 24

Maksud dan Tujuan

  1. Sebagai forum advokasi
  2. Memberikan solusi konkrit atas permasalahan publik Faperta.
  3. Sarana koordinasi antara kelembagaan mahasiswa Faperta

 

Bagian Empat

Forum Bendahara

 Pasal 25

Pengertian

 Forum Luar Biasa yang anggotanya terdiri dari bendahara-bendahara dan elemen keuangan Lembagaan Kemahasiswaan Fakultas Pertanian.

Pasal 26

Maksud dan Tujuan

  1. Sebagai forum aspirasi budgeting Faperta
  2. Merumuskan aturan-aturan keuangan Lembaga Kemahasiswaan dari seluruh dana kemahasiswaan Faperta
  3. Sarana koordinasi antara kelembagaan mahasiswa Faperta

Bagian Lima

Forum Kesekretariatan

Pasal 27

Pengertian

Forum Luar Biasa yang anggotanya terdiri dari sekretaris-sekretaris administrasi dan elemen kesekretariatan Lembagaan Kemahasiswaan Fakultas Pertanian.

 

Pasal 28

Maksud dan Tujuan

  1. Sebagai forum aspirasi administrasi dan inventarisasi Lembaga Kemahasiswaan Faperta
  2. Merumuskan aturan-aturan administrasi dan inventarisasi Lembaga Kemahasiswaan Faperta
  3. Sarana koordinasi antara kelembagaan mahasiswa Faperta

Bagian Enam

Forum Eksternal

Pasal 29

Pengertian

 Forum Luar Biasa yang anggotanya terdiri dari perwakilan seluruh komisi eksternal dari lembaga legislatif yang ada di IPB.

Pasal 30

Maksud dan Tujuan

Sebagai forum studi banding intensif antara lembaga-lembaga legislatif di IPB

 

BAB IV

MEKANISME HUBUNGAN KELEMBAGAAN

 Bagian Satu

Struktur Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Pertanian

Pasal 31

Struktur Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Pertanian

Terlampir

Bagian Dua

Mekanisme Hubungan

Pasal 32

Kaitan dengan BEM Faperta

  1. DPM Faperta adalah lembaga pengarah, aspirator, pengawas, pemantau, budgeter, dan pemberi pertimbangan atas kinerja BEM Faperta
  2. Ketua BEM dilegalkan oleh DPM Faperta dengan Ketetapan Sidang Umum.
  3. DPM Faperta berhak atas pertanggungjawaban Ketua BEM Faperta.
  4. Koordinasi antara DPM Faperta dengan BEM Faperta melalui Rapat Koordinasi antara DPM dengan BEM, Komisi Pengawas BEM dengan BEM/Departemen BEM, Komisi DPM dengan BEM/Departemen BEM dan atau mandataris Komisi Pengawas BEM sebagai pengawas program kerja BEM/Departemen BEM dan atau kepanitiaan program tersebut.

Pasal 33

Kaitan dengan Badan Pengawas Himpro

  1. DPM Faperta adalah lembaga dasar dari Badan Pengawas Himpro
  2. Ketua Badan Pengawas Himpro dilegalkan oleh DPM Faperta dengan Ketetapan Rapat Pleno.
  3. DPM Faperta berhak atas pertanggungjawaban Badan Pengawas Himpro Faperta.
  4. Koordinasi antara DPM Faperta dengan Badan Pengawas Himpro melaui Rapat Kordinasi antara DPM dengan Badan Pengawas Himpro

 Pasal 34

Kaitan dengan Himpunan Profesi

  1. DPM Faperta adalah lembaga pengarah, aspirator, pemantau, budgeter, dan pemberi pertimbangan atas kinerja himpro
  2. Ketua Himpro dilegalkan oleh Badan Pengawas Himpro sebagai penjelmaan DPM Faperta di departemen dengan Ketetapan Rapat Umum Anggota Himpro.
  3. DPM Faperta melalui Badan Pengawas Himpro berhak atas pertanggungjawaban Ketua Himpro.
  4. Koordinasi antara DPM Faperta dengan Himpro dilakukan melalui Rapat Koordinasi

 

Pasal 35

Kaitan dengan Lembaga Struktural BEM Faperta

  1.  DPM Faperta adalah lembaga pengarah, aspirator, pengawas, pemantau, budgeter dan pemberi pertimbangan atas kinerja Lembaga Struktural BEM Faperta sebagai lembaga bentukan BEM Faperta
  2. Ketua Lembaga Struktural dilegalkan oleh BEM Faperta dengan Ketetapan Ketua BEM Faperta.
  3. DPM Faperta berhak atas pertanggungjawaban Lembaga Struktural BEM Faperta melalui pertanggungjawaban ketua BEM Faperta.
  4. Koordinasi antara DPM Faperta dengan Lembaga Struktural BEM Faperta melaui Rapat Kordinasi antara DPM dengan Lembaga Struktural BEM Faperta, Komisi Pengawas BEM dengan Lembaga Struktural BEM Faperta/Departemen LS BEM, Komisi DPM dengan LS BEM/Departemen LS BEM dan atau mandataris Komisi Pengawas BEM sebagai pengawas program kerja LS BEM/Departemen LS BEM dan atau kepanitiaan program tersebut.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 36

Quota

Setiap anggota DPM Faperta mewakili 90 mahasiswa dari departemen yang diwakilinya.

 

Pasal 37

Hak dan Kewajiban Anggota

  1. Berperan aktif dalam mencari, menampung, dan menyalurkan aspirasi mahasiswa Faperta.
  2. Wajib menaati semua peraturan yang berlaku di DPM Faperta.
  3. Wajib mengikuti seluruh persidangan dan rapat-rapat DPM Faperta.
  4. Berhak memilih dan dipilih menjadi badan pengurus harian DPM Faperta.
  5. Mempunyai hak bicara dan hak suara yang sama dalam persidangan DPM Faperta.
  6. Berhak menerima mandat dari ketua DPM Faperta untuk menyelesaikan suatu kegiatan yang berhubungan dengan DPM Faperta.
  7. Berhak mengajukan mosi tidak percaya terhadap ketua DPM Faperta.
  8. Berhak mengajukan cuti dari keanggotaan DPM Faperta dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
  9. Berhak mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui rapat pleno.

Pasal 38

Penon-aktifan Anggota

  1. Anggota DPM Faperta yang tidak mengikuti rapat pleno DPM Faperta selama tiga kali berturut-turut dan atau selama tiga kali tanpa alasan atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan akan mendapatkan surat peringatan pertama untuk menjelaskan ketidakhadirannya kepada anggota DPM Faperta.
  2. Apabila satu pekan setelah surat peringatan pertama anggota tersebut tidak mengindahkan panggilan tersebut maka akan dilayangkan surat peringatan kedua yang berisi teguran keras untuk menjelaskan ketidakhadirannya kepada anggota DPM Faperta.
  3. Apabila dua pekan setelah surat peringatan kedua anggota tersebut tidak mengindahkan panggilan tersebut maka akan dilayangkan surat pemberitahuan yang berisi hilangnya keangotaan dan diputuskan melalui rapat pleno.

 

Pasal 39

Kehilangan Keanggotaan

  1. Dicabut hak keanggotaanya oleh rapat pleno DPM Faperta karena tidak memenuhi keputusan-keputusan DPM Faperta dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPM Faperta.
  2. Adanya mosi tidak percaya.

Pasal 40

Mosi Tidak Percaya

Mosi tidak percaya dinyatakan sah apabila terdapat surat pengajuan mosi tidak percaya yang disertai foto kopi KTM dan tanda tangan oleh lebih dari ½ n + 1 jumlah mahasiswa yang diwakilinya.

Pasal 41

Mekanisme Pergantian Anggota

DPM Faperta merekomendasikan kepada komisi internal untuk melaksanakan pemilihan ulang pada departemen yang kehilangan wakilnya.

 

BAB VI

PENUTUP

Pasal 42

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam tata kerja ini akan diatur kemudian dalam peraturan yang ditetapkan oleh DPM Faperta.

Comments are closed.